Berita Terbaru –
Presiden Jokowi saat ini sedang berada di Paris, Perancis guna menghadiri
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim yang kini tengah
diselenggarakan di Perancis. Sebelum berangkat munuju Perancis dari Bandara
Halim Perdanakusuma, Jakarta. Presiden Jokowi menegaskan jika Indonesia
mempunyai kepentingan guna memastikan dampak perubahan iklim agar dapat
diminimalisir.
Munurut penuturan Jokowi tersebut, Indonesia mempunyai
kepentingan pada KTT Perubahan Iklim tersebut karena Indonesia mempunya sekitar
17.000 pulau. Jika permukaan air laut tersebut naik sebagai dampak dari
perubahan iklim yang terjadi, maka Indonesia pun pasti akan mendapatkan
pengaruh yang cukup besar dari hal tersebut. Sehingga, Indonesia berkepentingan
untuk memastikan hal tersebut bisa diminimalisir.
Selain hal tersebut, dalam KTT yang akan dimulai hari ini
(30/11), Indonesia juga akan menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan selama
ini guna menghadapi perubahan iklim yang terjadi.
Menyangkut hal tersebut Jokowi juga menegaskan, Pemerintah
bisa saja mencabut izin pengelolahan hutan jika terbukti hal tersebut menyalahi
peruntukan. Serta akan mengembalikan fungsi-fungsi wilayah serapan air dan
hutan di masa yang akan datang nantinya.
Baca Berita Terbaru Jokowi : http://oketekno.com/blog/berita-jokowi/
Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim, atau Konferensi
Tahunan Para Pihak (COP) ke-21 Kerangka Perubahan Iklim PBB (UNFCC) tersebut
kini sedang berlangsung di Paris, Perancis. Hal itu mempunyai arti penting
sebab, salah satunya yang akan membicarakan tindak lanjut setelah Protokol
Kyoto berakhir.
Sementara itu, kehadiran Jokowi pada Conference of Paties
(COP) 21 diharapkan bisa menegaskan komitmen pemerintah Indonesia guna
menurunkan emisi. Jokowi diharapkan dapat menegaskan sistem kelola, agar tidak
lagi diserahkan pada pasar dan korporasi.
Tanggapan juga muncul dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) yang ikut melayangkan sejumlah desakan kepada Presiden Jokowi seiring
dengan kehadirannya di acara COP 21 di Paris. Dalam pidato yang disampaikannya
di UN Framework Covention of Climate Change, mereka mengharapkan Jokowi akan bisa
menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia guna menurunkan emisi gas rumah kaca
dengan garis dasar yang jelas.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan garis dasar tersebut
adalah dengan dihitung berdasarkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di
Indonesia, serta juga dari energi kotor semacam batubara. Terlebih lagi, WALHI
juga meminta kpada Jokowi agar dapat melakukan koreksi tentang kontribusi
negara dalam pengendalian perubahan iklim yang hingga kini masih pasif serta
belum menunjukkan kontribusinya, dengan indikasi penurunan hanya sebesar 29
persen saja.
Mereka juga berpendapat, jika Pemerintah Indonesia memang
mempunyai komitmen untuk membangun ekonomi secara berkelanjutan, Pemerintah
tidak boleh lagi tergantung serta menyerahkannya kepada pasar dan Korporasi.
WALHI juga mengatakan dengan memberikan keleluasaan kepada
pasar dan korporasi, pemerintah hanya akan melancarkan komodifikasi dan
finansialisasi sumber daya alam yang dipunyai oleh Indonesia.
Dalam pidato di UNFCCC tersebut, WALHI juga berharap Presiden
Jokowi bisa secara tegas mengakui serta menjadikan model kelola rakyat yang
berbasiskan pada kearifan lokal. Dengan cara seperti itu, sitem yang berjalan
sudah tidak lagi diserahkan kepada korporasi, termasuk mereka yang selama ini
menggunakan pakaian restori ekosistem.
Kunjungi Untuk Berita Terbaru lainnya : http://oketekno.com/blog/
No comments:
Post a Comment